Strategi Tagging/Penandaan dalam Dokumen Perencanaan Intervensi Prevalensi Stunting Daerah

 

Strategi Tagging dalam Dokumen Perencanaan Intervensi Prevalensi Stunting Daerah

Pendahuluan

Stunting, atau kondisi pertumbuhan kerdil pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak stunting tidak hanya terlihat dalam bentuk fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif anak, yang berakibat pada rendahnya produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai keberhasilan dalam intervensi stunting, diperlukan strategi yang terintegrasi dan terarah, salah satunya melalui penerapan strategi tagging dalam dokumen perencanaan intervensi stunting daerah.

Strategi tagging dalam dokumen perencanaan adalah proses penandaan atau pengelompokan program, kegiatan, dan proyek berdasarkan kriteria tertentu, yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi intervensi yang dilakukan. Dengan tagging, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam menurunkan prevalensi stunting.

Pentingnya Intervensi Stunting dalam Pembangunan Daerah

Stunting telah diakui secara luas sebagai masalah kesehatan masyarakat yang mendesak dan kompleks. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya asupan gizi yang memadai, akses yang buruk terhadap layanan kesehatan, hingga kondisi sanitasi dan air bersih yang tidak memadai. Prevalensi stunting yang tinggi tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam sektor kesehatan, tetapi juga menunjukkan masalah yang lebih luas dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, stunting merupakan indikator yang penting untuk diperhatikan karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi sering kali juga menghadapi tantangan lain, seperti kemiskinan, keterbelakangan infrastruktur, dan rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, intervensi stunting harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, dengan pendekatan yang holistik dan multisektor.

Strategi Tagging dalam Perencanaan Intervensi Stunting

Tagging adalah metode yang efektif untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi program serta kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Ini melibatkan pemberian tanda atau label pada program-program yang memiliki tujuan atau target yang sama, seperti pengurangan prevalensi stunting, peningkatan gizi, atau perbaikan infrastruktur kesehatan. Strategi tagging ini memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola program, mengalokasikan sumber daya, dan memantau serta mengevaluasi kinerja program secara keseluruhan.

Berikut adalah langkah-langkah strategis dalam menerapkan tagging pada dokumen perencanaan intervensi stunting daerah:

1. Pemahaman Dokumen Kebijakan dan Kerangka Hukum

Langkah pertama dalam penerapan strategi tagging adalah memahami kerangka hukum dan kebijakan yang relevan, terutama yang diatur dalam Kepmendagri tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen ini menyediakan panduan tentang bagaimana program dan kegiatan harus diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi di seluruh tingkat pemerintahan.

Pemahaman yang mendalam tentang kerangka kebijakan ini penting karena akan menjadi dasar bagi penentuan kriteria tagging yang tepat. Misalnya, kebijakan kesehatan yang difokuskan pada pengurangan stunting mungkin mencakup program-program seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi zat besi, peningkatan sanitasi, dan akses ke air bersih. Masing-masing program ini harus ditag sesuai dengan kriteria yang relevan, sehingga mudah untuk dipantau dan dievaluasi.

2. Identifikasi Program dan Kegiatan Terkait Stunting

Setelah memahami kerangka kebijakan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi semua program dan kegiatan yang terkait dengan intervensi stunting. Ini mencakup tidak hanya program yang secara langsung ditujukan untuk pengurangan stunting, tetapi juga program-program yang mendukung, seperti pendidikan gizi, pelatihan tenaga kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kesehatan.

Inventarisasi program dan kegiatan ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua sektor yang terlibat dalam upaya pengurangan stunting, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Identifikasi ini juga harus mempertimbangkan program-program yang didanai oleh berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional. Dengan mengidentifikasi semua program yang relevan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewatkan dalam strategi intervensi stunting.

3. Klasifikasi dan Kodefikasi Program

Setelah mengidentifikasi program dan kegiatan yang relevan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan mengkodekan program tersebut. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan kategori utama yang terkait dengan intervensi stunting, seperti:

• Intervensi Gizi Spesifik: Program yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan status gizi anak-anak dan ibu hamil, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi zat besi dan asam folat, serta promosi ASI eksklusif.
• Intervensi Gizi Sensitif: Program yang mendukung faktor-faktor lain yang mempengaruhi status gizi, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, pendidikan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga.
• Penguatan Sistem Layanan Kesehatan: Program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk pelatihan bagi tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil.
• Pemberdayaan Masyarakat: Program yang melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan stunting melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi dan kesehatan.

Masing-masing kategori ini kemudian dikodekan menggunakan sistem kodefikasi yang telah ditetapkan oleh Kepmendagri, yang mencakup urutan hierarki dan kategori klasifikasi. Kode ini memudahkan dalam pelacakan program dan kegiatan, serta memastikan bahwa setiap intervensi terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.

4. Penerapan Penandaan/Tagging pada Program dan Kegiatan

Dengan program dan kegiatan yang telah diklasifikasikan dan dikodekan, langkah selanjutnya adalah menerapkan penandaan atau tagging pada program tersebut. Tagging ini dapat dilakukan dalam berbagai kategori yang telah ditentukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Misalnya, program pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah dapat ditandai di bawah "Intervensi Gizi Spesifik" dan diberi kode yang sesuai. Program sanitasi dan akses air bersih di pedesaan dapat ditandai sebagai "Intervensi Gizi Sensitif." Tagging ini memastikan bahwa setiap program teridentifikasi dengan jelas dan dapat dipantau secara terpisah maupun sebagai bagian dari keseluruhan strategi intervensi stunting.

Selain itu, tagging juga dapat dilakukan berdasarkan wilayah geografis, kelompok sasaran (misalnya, anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil), dan jenis intervensi. Pendekatan multi-dimensi dalam tagging ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan pengelolaan yang lebih efektif dari program-program intervensi stunting.

5. Verifikasi dan Validasi Tagging

Setelah penerapan tagging, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah ditandai dengan benar. Verifikasi ini melibatkan pemeriksaan internal oleh tim perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan akurat dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Validasi tagging juga harus melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk dinas kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan internasional. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses validasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tagging tersebut relevan dan dapat diandalkan dalam mendukung tujuan intervensi stunting.

6. Integrasi Tagging dalam Sistem Informasi Manajemen

Untuk memaksimalkan efektivitas tagging, penting untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem informasi manajemen pembangunan daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola data program secara digital, melakukan pelacakan real-time, dan menghasilkan laporan yang mendukung proses pengambilan keputusan.

Integrasi tagging ke dalam sistem informasi manajemen juga memungkinkan analisis data yang lebih kompleks, seperti mengidentifikasi tren dalam prevalensi stunting berdasarkan program yang dijalankan, mengevaluasi efektivitas intervensi tertentu, dan menentukan area yang memerlukan perhatian lebih. Dengan dukungan teknologi ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mempercepat pencapaian target penurunan stunting.

7. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Tagging

Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan komponen penting dalam strategi intervensi stunting. Dengan penerapan tagging, M&E dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terfokus. Tagging memungkinkan pemerintah untuk memantau kinerja setiap program secara berkala, mengevaluasi efektivitasnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data yang terkumpul.

Misalnya, jika data menunjukkan bahwa program pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah tidak mencapai hasil yang diharapkan, pemerintah dapat mengevaluasi kembali strategi tersebut, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, dan mengalokasikan sumber daya tambahan jika diperlukan. M&E berbasis tagging juga memungkinkan pelaporan yang lebih akurat kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menangani masalah stunting.

8. Pelaporan dan Pengkinian Data

Pelaporan yang efektif adalah kunci untuk menjaga momentum dalam intervensi stunting dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan tetap terinformasi mengenai kemajuan yang dicapai. Dengan sistem tagging yang terintegrasi, pelaporan dapat dilakukan secara lebih teratur dan terstruktur, mencakup berbagai aspek seperti pencapaian target, penggunaan anggaran, dan dampak dari setiap program.

Pelaporan ini tidak hanya penting untuk evaluasi internal, tetapi juga untuk transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah pusat, donor internasional, dan organisasi non-pemerintah. Dengan data yang dihasilkan dari sistem tagging, pemerintah daerah dapat menyusun laporan yang komprehensif dan mudah dipahami, yang mencakup:

• Pencapaian Target: Laporan yang menunjukkan sejauh mana target penurunan prevalensi stunting telah tercapai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut.
• Penggunaan Anggaran: Laporan yang merinci bagaimana anggaran digunakan dalam berbagai program, apakah sumber daya dialokasikan secara efektif, dan apakah ada area yang memerlukan perbaikan.
• Dampak Program: Laporan yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari program-program yang diimplementasikan, seperti peningkatan status gizi anak-anak, perbaikan sanitasi, dan peningkatan akses layanan kesehatan.

Selain itu, pelaporan ini harus dilengkapi dengan proses pengkinian data secara berkala. Dalam konteks perencanaan pembangunan, kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat, sehingga penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan selalu relevan dan terkini. Dengan melakukan pengkinian data secara rutin, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi tantangan baru dan memaksimalkan efektivitas intervensi stunting.

9. Sosialisasi dan Pelatihan untuk Implementasi Tagging

Agar strategi tagging dapat diimplementasikan dengan sukses, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang tepat kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program intervensi stunting. Ini mencakup pelatihan untuk staf pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya tentang cara menggunakan sistem tagging dan memahami manfaatnya.

Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan praktis, seperti cara melakukan tagging program, penggunaan sistem informasi manajemen yang mendukung tagging, serta metode untuk memantau dan mengevaluasi program berbasis tagging. Selain itu, pelatihan harus disertai dengan studi kasus atau contoh-contoh konkret yang menunjukkan bagaimana tagging dapat membantu dalam pengelolaan program dan pengambilan keputusan.

Sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting. Dengan memahami bagaimana program-program intervensi diidentifikasi, dipantau, dan dievaluasi melalui sistem tagging, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif.

10. Pengembangan Sistem Pendukung dan Teknologi

Untuk mendukung penerapan strategi tagging dalam perencanaan intervensi stunting, pemerintah daerah perlu mengembangkan atau memperkuat sistem pendukung dan teknologi yang digunakan. Ini mencakup pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah yang dapat menangani tagging, memungkinkan pelacakan real-time, dan mendukung analisis data yang kompleks.

Teknologi yang digunakan harus mampu mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti data kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta memberikan gambaran yang holistik tentang kemajuan program intervensi stunting. Selain itu, sistem ini harus dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat.

Pengembangan teknologi juga harus mencakup aspek keamanan data, memastikan bahwa informasi sensitif yang terkait dengan kesehatan dan intervensi stunting dilindungi dari akses yang tidak sah. Dengan sistem yang andal dan aman, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proses tagging dilakukan secara efektif dan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategis.

11. Audit dan Revisi Tagging

Setelah sistem tagging diimplementasikan, penting untuk melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa proses tagging dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Audit ini dapat melibatkan tim internal atau pihak ketiga yang independen, yang bertugas untuk menilai keefektifan sistem tagging dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Audit harus mencakup evaluasi terhadap semua aspek tagging, termasuk akurasi data yang digunakan, konsistensi dalam penerapan tagging di seluruh program, dan relevansi tagging terhadap tujuan strategis penurunan stunting. Hasil audit ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan revisi atau penyesuaian pada sistem tagging, jika diperlukan, untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain itu, revisi tagging juga dapat dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan, kondisi lapangan, atau hasil evaluasi program. Misalnya, jika terdapat program baru yang diluncurkan untuk mengatasi stunting atau perubahan dalam strategi intervensi, maka sistem tagging harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Dengan melakukan revisi yang tepat waktu, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sistem tagging tetap relevan dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

Strategi tagging dalam dokumen perencanaan intervensi stunting daerah merupakan alat yang sangat efektif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi dampak intervensi yang dilakukan. Dengan menggunakan sistem tagging yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang terkait dengan pengurangan stunting dapat diidentifikasi, dipantau, dan dikelola secara efektif.

Tagging juga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan selaras dengan tujuan strategis jangka panjang. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, dengan strategi yang tepat, tagging dapat menjadi komponen penting dalam upaya penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Melalui pelatihan, sosialisasi, pengembangan teknologi, dan audit yang berkala, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan efektivitas sistem tagging dan memastikan bahwa setiap program intervensi stunting memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, strategi tagging tidak hanya menjadi alat teknis dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi bagi upaya kolektif untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

 

Tantangan utama dalam penerapan tagging

 

Penerapan strategi tagging dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam intervensi stunting atau program lainnya, menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilannya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penerapan tagging:

1. Kompleksitas Data dan Informasi

• Variasi Data: Data yang digunakan untuk tagging sering kali berasal dari berbagai sumber dengan format dan kualitas yang berbeda. Mengintegrasikan data ini menjadi tantangan besar, terutama jika ada ketidakkonsistenan atau kurangnya standar dalam pengumpulan data.
• Kualitas Data: Tagging yang efektif membutuhkan data yang akurat dan terkini. Data yang tidak lengkap, usang, atau tidak akurat dapat menyebabkan tagging yang salah, yang pada akhirnya mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak tepat.

2. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

• Sistem Informasi yang Kurang Memadai: Banyak pemerintah daerah mungkin tidak memiliki sistem informasi manajemen yang canggih atau terintegrasi yang dapat mendukung proses tagging. Keterbatasan teknologi ini dapat menghambat kemampuan untuk melakukan tagging yang efektif dan real-time.
• Biaya Implementasi: Mengembangkan atau mengadopsi sistem teknologi yang mendukung tagging membutuhkan investasi yang signifikan, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan staf. Pemerintah daerah dengan anggaran terbatas mungkin kesulitan untuk membiayai implementasi teknologi ini.

3. Resistensi Terhadap Perubahan

• Kultur Organisasi: Perubahan dalam proses kerja, seperti penerapan sistem tagging baru, sering kali menghadapi resistensi dari staf yang terbiasa dengan cara kerja lama. Ketidaknyamanan terhadap perubahan ini dapat menghambat penerapan tagging yang efektif.
• Kurangnya Dukungan Pemangku Kepentingan: Jika pemangku kepentingan utama, termasuk pimpinan daerah dan departemen terkait, tidak memahami atau mendukung pentingnya tagging, proses implementasi dapat terhambat atau tidak diutamakan.

4. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

• Keterampilan Teknologi yang Rendah: Implementasi tagging sering kali memerlukan keterampilan teknis yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh banyak staf pemerintah daerah. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses tagging atau kurangnya pemanfaatan penuh dari sistem yang ada.
• Kurangnya Pelatihan: Tanpa pelatihan yang memadai, staf mungkin tidak memahami cara menggunakan sistem tagging dengan benar atau mengapa tagging penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Ini dapat menyebabkan ketidakakuratan atau ketidakkonsistenan dalam tagging.

5. Kendala dalam Koordinasi Antar Lembaga

• Kolaborasi yang Lemah: Penerapan tagging membutuhkan koordinasi yang kuat antara berbagai departemen dan lembaga. Jika kolaborasi ini lemah, mungkin ada kesulitan dalam menyinkronkan data dan proses antara departemen yang berbeda, yang dapat mengarah pada tagging yang tidak konsisten.
• Tumpang Tindih Tanggung Jawab: Dalam beberapa kasus, tanggung jawab atas program tertentu mungkin tumpang tindih antara berbagai departemen atau lembaga. Ini dapat menyebabkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tagging, yang dapat menghambat implementasi yang efektif.

6. Pemantauan dan Evaluasi yang Menantang

• Kesulitan dalam Pelacakan: Meski tagging dirancang untuk mempermudah pelacakan program dan kegiatan, kompleksitas dalam pelaksanaan di lapangan sering kali membuat pemantauan dan evaluasi menjadi sulit. Ini terutama terjadi jika sistem tidak terintegrasi dengan baik atau jika data yang masuk tidak cukup rinci.
• Mengukur Dampak Jangka Panjang: Tagging dapat mempermudah pelacakan output, tetapi mengukur dampak jangka panjang dari program-program ini, seperti pengurangan stunting atau peningkatan kesejahteraan, sering kali lebih sulit. Tantangan ini terkait dengan kebutuhan untuk menghubungkan data tagging dengan hasil yang lebih luas dan lebih sulit diukur.

7. Kesinambungan dan Adaptabilitas

• Perubahan Kebijakan: Kebijakan dan prioritas pemerintah dapat berubah seiring waktu, yang dapat mempengaruhi relevansi sistem tagging yang telah diterapkan. Menyesuaikan tagging dengan kebijakan baru atau perubahan dalam strategi membutuhkan fleksibilitas sistem dan proses yang baik.
• Pemutakhiran Sistem: Sistem tagging harus terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif. Namun, pemutakhiran ini memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang mungkin sulit dicapai, terutama di daerah dengan sumber daya yang terbatas.

8. Keamanan dan Privasi Data

• Perlindungan Data: Penerapan tagging dalam konteks perencanaan pembangunan sering kali melibatkan data sensitif, terutama ketika berhubungan dengan program kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial. Melindungi data ini dari akses yang tidak sah dan menjaga privasi individu adalah tantangan penting yang harus diatasi.
• Kepatuhan terhadap Regulasi: Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerapan tagging dan penggunaan data mematuhi regulasi nasional atau internasional terkait privasi dan keamanan data. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

9. Kesulitan dalam Pengukuran dan Pelaporan

• Kompleksitas dalam Pelaporan: Meskipun tagging mempermudah pelacakan program, penyusunan laporan yang comprehensif dan tepat waktu masih bisa menjadi tantangan, terutama jika data tidak terstruktur dengan baik atau jika ada kekurangan dalam kapasitas pelaporan.
• Interpretasi Data: Data yang dihasilkan dari proses tagging harus diinterpretasikan dengan benar untuk membuat keputusan yang informatif. Kesalahan dalam interpretasi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efektif atau kesimpulan yang salah mengenai efektivitas program.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, investasi dalam teknologi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi sistem tagging secara efektif. Selain itu, penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini lebih awal, sehingga meningkatkan efektivitas tagging dalam perencanaan pembangunan.