Tata Kelola Pengukuran Stunting menggunakan e-PPGBM dan SSGI

Oleh -

 


Tata Kelola Pengukuran Stunting menggunakan e-PPGBM dan SSGI


1. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak, yang nantinya mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, pengukuran stunting menjadi penting untuk mendeteksi dan mengintervensi masalah ini sejak dini.

e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) adalah platform yang memungkinkan pengumpulan data real-time tentang kondisi gizi anak di tingkat lokal. Data ini diambil dari posyandu dan dicatat langsung oleh tenaga kesehatan.

Sementara itu, SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) adalah survei berskala nasional yang dilakukan secara berkala untuk mengukur prevalensi stunting dan gizi buruk di tingkat populasi. Data SSGI lebih representatif untuk menggambarkan kondisi stunting secara nasional dan memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan tingkat nasional.

 

e-PPGBM vsn SSGI

e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat):

e-PPGBM adalah sistem pencatatan gizi berbasis komunitas yang digunakan di tingkat layanan kesehatan dasar, seperti Posyandu, untuk memantau gizi anak. Platform ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencatat tinggi, berat badan, dan perkembangan gizi anak secara real-time. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis kondisi stunting di tingkat lokal dan memberikan intervensi cepat terhadap anak-anak yang teridentifikasi mengalami kekurangan gizi.

Sistem ini mengintegrasikan teknologi digital dengan pencatatan manual yang sebelumnya dilakukan di Posyandu. Data yang dihasilkan dapat langsung diakses oleh berbagai instansi terkait, memungkinkan pengambil kebijakan di tingkat lokal untuk segera merespons kebutuhan intervensi. Karena berbasis komunitas, e-PPGBM memberikan gambaran yang lebih rinci dan akurat tentang kondisi di lapangan.

SSGI (Studi Status Gizi Indonesia):

SSGI merupakan survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara berkala untuk memantau status gizi di seluruh Indonesia. SSGI menggunakan metode survei sampel yang representatif untuk mendapatkan gambaran luas mengenai prevalensi stunting, wasting, dan malnutrisi di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini dilakukan dengan pendekatan rumah tangga, di mana data terkait tinggi badan, berat badan, dan usia anak diukur untuk mengetahui kondisi gizi anak.

Data dari SSGI digunakan oleh pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang strategis dan program intervensi gizi di tingkat nasional. Karena cakupannya yang lebih luas, data SSGI memberikan pandangan yang lebih makro tentang kondisi gizi anak di Indonesia, berbeda dengan e-PPGBM yang berfokus pada data lokal dan individual.

 

3. Tata Kelola Pengukuran Stunting dengan e-PPGBM

Cara Kerja dan Sistem Pencatatan e-PPGBM:

e-PPGBM, atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, berfungsi sebagai platform digital untuk mencatat data terkait status gizi anak secara real-time. Data yang dikumpulkan meliputi tinggi badan, berat badan, dan usia anak. Sistem ini memungkinkan tenaga kesehatan di Posyandu untuk menginput data melalui aplikasi, yang kemudian secara otomatis terintegrasi dengan sistem nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah lokal dapat memantau perkembangan gizi secara lebih efektif dan cepat mengidentifikasi masalah stunting di komunitas.

Proses pencatatan ini memastikan bahwa setiap anak yang datang ke Posyandu diukur sesuai standar yang telah ditentukan oleh WHO, menggunakan peralatan pengukuran seperti stadiometer (untuk tinggi badan) dan timbangan digital (untuk berat badan). Data yang dicatat secara rutin ini langsung disimpan dalam sistem elektronik dan dapat diakses oleh petugas kesehatan dari berbagai tingkatan, mulai dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Dengan cara kerja ini, e-PPGBM memungkinkan pengumpulan data secara lebih sistematis dan terorganisir, membantu dalam pemantauan kasus stunting secara berkelanjutan dan lebih akurat. Data ini juga dapat digunakan untuk evaluasi program gizi dan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Pelibatan Petugas Posyandu dan Tenaga Kesehatan:

Kunci keberhasilan e-PPGBM terletak pada pelibatan petugas Posyandu dan tenaga kesehatan yang aktif di komunitas. Petugas ini dilatih untuk menggunakan sistem pencatatan elektronik, memastikan pengumpulan data yang akurat dan konsisten. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam mengukur tinggi dan berat badan anak, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi yang baik untuk mencegah stunting.

Dalam pelaksanaannya, petugas Posyandu juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas untuk memantau anak-anak yang teridentifikasi memiliki risiko stunting, sehingga tindakan intervensi gizi dapat dilakukan lebih cepat. Kolaborasi ini memastikan bahwa penanganan stunting tidak hanya dilakukan pada tingkat pencatatan data, tetapi juga diikuti dengan intervensi langsung, seperti pemberian makanan tambahan, program edukasi gizi, dan layanan kesehatan yang lebih baik.

Program ini juga memperkuat jaringan antara masyarakat dan pemerintah, di mana setiap data yang dikumpulkan oleh petugas Posyandu langsung masuk ke dalam sistem nasional dan dapat digunakan untuk pelaporan serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

 

4. Tata Kelola Pengukuran Stunting dengan SSGI

Metode Survei Rumah Tangga dan Representasi Data Populasi:

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menggunakan metode survei rumah tangga yang dirancang untuk memberikan gambaran nasional tentang prevalensi stunting, wasting, dan masalah gizi lainnya. Survei ini melibatkan sampel representatif dari seluruh provinsi di Indonesia. Melalui survei ini, data populasi dikumpulkan dari berbagai rumah tangga, terutama yang memiliki anak balita, untuk mengetahui status gizi anak di setiap wilayah. Penggunaan sampel besar memastikan bahwa hasilnya representatif secara nasional, memberikan pandangan menyeluruh tentang kondisi gizi di Indonesia.

Survei ini biasanya melibatkan tenaga kesehatan dan enumerator yang dilatih khusus untuk mengukur tinggi badan dan berat badan anak serta mencatat data demografis lainnya. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak WHO untuk menentukan apakah seorang anak mengalami stunting. Pendekatan rumah tangga ini juga memberikan data mengenai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin memengaruhi kondisi gizi anak.

Proses Pengambilan Data dan Laporan Tahunan:

Proses pengambilan data SSGI dilakukan secara berkala, biasanya setahun sekali. Enumerator mendatangi rumah tangga yang menjadi sampel survei, melakukan pengukuran tinggi dan berat badan anak, serta mengumpulkan informasi demografi lainnya. Setelah data dikumpulkan, hasilnya dianalisis oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Setiap tahunnya, laporan dari SSGI diterbitkan untuk memberikan informasi terkini mengenai prevalensi stunting dan status gizi di Indonesia. Laporan ini digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan gizi, merancang program intervensi, dan menentukan alokasi sumber daya. Dengan laporan tahunan ini, pemerintah dapat melacak tren jangka panjang terkait masalah gizi, termasuk keberhasilan program penanganan stunting.

SSGI memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan makro karena datanya mencerminkan kondisi populasi secara lebih luas. Laporan tahunan ini juga membantu dalam menilai efektivitas program intervensi gizi, seperti Program Indonesia Sehat, dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan gizi di seluruh Indonesia.

 

5. Integrasi e-PPGBM dan SSGI dalam Pengambilan Kebijakan

Bagaimana Keduanya Saling Melengkapi dalam Kebijakan Publik:

e-PPGBM dan SSGI adalah dua sistem pengukuran yang dirancang untuk mendukung kebijakan gizi dan kesehatan publik secara komplementer. e-PPGBM berperan dalam menyediakan data real-time di tingkat lokal, memungkinkan intervensi cepat dan responsif terhadap kasus stunting yang teridentifikasi di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain, SSGI menyediakan gambaran populasi nasional yang luas dan representatif, yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang, evaluasi program, dan alokasi sumber daya secara strategis di tingkat nasional.

Keduanya bekerja saling melengkapi, di mana data e-PPGBM dapat digunakan untuk tindakan cepat dan penanganan lokal, sementara data SSGI memberikan pandangan makro yang lebih luas. Pemerintah daerah dapat menggunakan data dari e-PPGBM untuk memantau dan menindaklanjuti kasus di wilayahnya, sementara data SSGI digunakan sebagai basis penilaian efektivitas program secara nasional.

Data Real-time vs Data Populasi:

·       e-PPGBM: Menghasilkan data real-time dari pengukuran gizi individu di tingkat posyandu dan puskesmas. Data ini memungkinkan intervensi segera, yang penting dalam situasi darurat atau saat menangani kasus stunting baru.

·       SSGI: Menghasilkan data berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik dan bersifat populasi, sehingga memberikan informasi tentang prevalensi stunting pada skala nasional. Data ini digunakan untuk menilai tren jangka panjang, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, dan merancang program strategis nasional.

Perbedaan antara kedua metode ini memberikan keunggulan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang menyeluruh. Penggunaan e-PPGBM untuk penanganan cepat dapat dilengkapi dengan pemahaman menyeluruh dari SSGI untuk kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

 

6. Tantangan dalam Tata Kelola Pengukuran Stunting

Kesulitan dalam Koordinasi dan Distribusi Data:

Salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pengukuran stunting adalah koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari petugas Posyandu, Puskesmas, hingga pemerintah pusat. Pengumpulan data yang terfragmentasi seringkali menyebabkan kesulitan dalam menyatukan laporan yang akurat dan komprehensif. Selain itu, infrastruktur teknologi di daerah terpencil masih terbatas, menghambat pengumpulan dan pengiriman data secara real-time menggunakan sistem seperti e-PPGBM.

Koordinasi lintas sektor dan lembaga juga menghadapi kendala karena kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapangan. Petugas Posyandu, misalnya, membutuhkan pelatihan khusus dalam menggunakan perangkat teknologi dan pencatatan digital untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan standar nasional. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia juga seringkali menghambat proses pengelolaan data yang optimal.

Kesenjangan Antara Data Lokal dan Nasional:

Kesenjangan antara data yang dihasilkan oleh e-PPGBM dan SSGI dapat menimbulkan masalah dalam pengambilan keputusan. e-PPGBM berfokus pada pengumpulan data individu secara real-time di tingkat komunitas, yang memberikan gambaran lokal yang lebih rinci. Namun, data ini sering kali tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan data SSGI yang lebih luas karena perbedaan metodologi dan cakupan. Akibatnya, pengambil kebijakan bisa kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan strategi nasional.

Kesenjangan ini juga dapat mengarah pada perbedaan prioritas. Misalnya, daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi berdasarkan data lokal mungkin tidak mendapatkan prioritas dalam program nasional karena perbedaan hasil antara data e-PPGBM dan SSGI. Hal ini menuntut perlunya harmonisasi dan integrasi yang lebih baik antara kedua sistem agar kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan efektif.

 

7. Solusi dan Rekomendasi

1. Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Efektif:

Integrasi data e-PPGBM dan SSGI perlu diutamakan dengan membangun sistem platform terpusat yang memadukan data lokal (e-PPGBM) dan data populasi (SSGI). Pemerintah daerah bisa mengembangkan dashboard interaktif yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, dari petugas kesehatan di tingkat lapangan hingga pembuat kebijakan di tingkat pusat. Platform ini memungkinkan sinkronisasi data real-time dan data populasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Langkah Praktis:

  • Membangun sistem berbasis cloud untuk integrasi data yang bisa diakses oleh dinas kesehatan dan Posyandu secara serentak.
  • Mengembangkan analisis berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi wilayah dengan risiko tinggi stunting berdasarkan data gabungan e-PPGBM dan SSGI.
  • Mendorong peraturan daerah yang mengatur kolaborasi antarinstansi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data gizi secara terpadu.
  • Menyediakan modul e-learning dan tutorial berbasis video tentang pengoperasian sistem e-PPGBM serta standar pengukuran gizi yang diakui oleh WHO.
  • Menyusun jadwal pelatihan berkala dengan melibatkan akademisi lokal untuk memberikan materi pengukuran gizi yang komprehensif.
  • Membentuk tim monitoring di tingkat daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dan pencatatan sesuai dengan standar nasional.
  • Menyusun perjanjian kerja sama (MoU) antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran stunting.
  • Melakukan pilot project dengan perusahaan teknologi untuk memperkenalkan perangkat digital yang lebih canggih bagi pengukuran gizi di daerah terpencil.

2. Peningkatan Pelatihan bagi Petugas Kesehatan dan Pengelolaan Data:

Strategi peningkatan kualitas petugas kesehatan adalah dengan melakukan pelatihan secara berkala mengenai penggunaan teknologi dalam pengukuran dan pencatatan stunting. Inovasi daerah dapat mencakup pengembangan modul pelatihan berbasis online yang dapat diakses oleh petugas di mana saja, memungkinkan mereka untuk terus memperbarui kemampuan mereka tanpa harus meninggalkan lokasi kerja. Selain itu, program pelatihan juga harus mencakup analisis data dasar, sehingga petugas kesehatan dapat langsung mengidentifikasi tren stunting di wilayah mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai.

Langkah Praktis:

3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi:

Inovasi dalam tata kelola pengukuran stunting juga dapat didorong dengan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dalam pengumpulan data. Sektor swasta, terutama yang bergerak di bidang teknologi, dapat berkontribusi dengan menyediakan perangkat lunak yang mendukung integrasi data serta pelatihan teknologi bagi petugas kesehatan di lapangan.

Langkah Praktis:

 

Alternatif dapat Dikembangkan sebagai Inovasi Daerah

1. Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Efektif:

Integrasi data e-PPGBM dan SSGI perlu diutamakan dengan membangun sistem platform terpusat yang memadukan data lokal (e-PPGBM) dan data populasi (SSGI). Pemerintah daerah bisa mengembangkan dashboard interaktif yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, dari petugas kesehatan di tingkat lapangan hingga pembuat kebijakan di tingkat pusat. Platform ini memungkinkan sinkronisasi data real-time dan data populasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Langkah Praktis:

  • Membangun sistem berbasis cloud untuk integrasi data yang bisa diakses oleh dinas kesehatan dan Posyandu secara serentak.
  • Mengembangkan analisis berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi wilayah dengan risiko tinggi stunting berdasarkan data gabungan e-PPGBM dan SSGI.
  • Mendorong peraturan daerah yang mengatur kolaborasi antarinstansi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data gizi secara terpadu.

2. Peningkatan Pelatihan bagi Petugas Kesehatan dan Pengelolaan Data:

Strategi peningkatan kualitas petugas kesehatan adalah dengan melakukan pelatihan secara berkala mengenai penggunaan teknologi dalam pengukuran dan pencatatan stunting. Inovasi daerah dapat mencakup pengembangan modul pelatihan berbasis online yang dapat diakses oleh petugas di mana saja, memungkinkan mereka untuk terus memperbarui kemampuan mereka tanpa harus meninggalkan lokasi kerja. Selain itu, program pelatihan juga harus mencakup analisis data dasar, sehingga petugas kesehatan dapat langsung mengidentifikasi tren stunting di wilayah mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai.

Langkah Praktis:

  • Menyediakan modul e-learning dan tutorial berbasis video tentang pengoperasian sistem e-PPGBM serta standar pengukuran gizi yang diakui oleh WHO.
  • Menyusun jadwal pelatihan berkala dengan melibatkan akademisi lokal untuk memberikan materi pengukuran gizi yang komprehensif.
  • Membentuk tim monitoring di tingkat daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dan pencatatan sesuai dengan standar nasional.

3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi:

Inovasi dalam tata kelola pengukuran stunting juga dapat didorong dengan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dalam pengumpulan data. Sektor swasta, terutama yang bergerak di bidang teknologi, dapat berkontribusi dengan menyediakan perangkat lunak yang mendukung integrasi data serta pelatihan teknologi bagi petugas kesehatan di lapangan.

Langkah Praktis:

  • Menyusun perjanjian kerja sama (MoU) antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran stunting.
  • Melakukan pilot project dengan perusahaan teknologi untuk memperkenalkan perangkat digital yang lebih canggih bagi pengukuran gizi di daerah terpencil.

 

Pernak-Pernik PPGBM dan SSGI 

Ketika dua metode pengukuran digunakan untuk tujuan yang sama dalam kebijakan publik, seperti e-PPGBM dan SSGI dalam pengukuran stunting, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  1. Kesesuaian dan Konsistensi Data: Kedua metode harus dapat menghasilkan data yang bisa saling mendukung atau melengkapi. Jika tidak, bisa terjadi kebingungan dalam interpretasi data dan kebijakan yang dihasilkan.
  2. Perbedaan Fokus: Meskipun tujuan utamanya sama (pengukuran stunting), kedua metode mungkin memiliki perbedaan fokus—misalnya, e-PPGBM berfokus pada data real-time individu, sementara SSGI mengukur populasi secara luas dan periodik. Ini bisa menciptakan perbedaan dalam prioritas kebijakan.
  3. Kesulitan dalam Harmonisasi: Perbedaan metodologi dan cakupan antara dua metode ini dapat menyebabkan kesulitan dalam harmonisasi data, terutama jika ada perbedaan hasil yang signifikan. Pengambil kebijakan harus memahami konteks masing-masing metode untuk membuat kebijakan yang sesuai.
  4. Potensi Overlap dan Pemborosan Sumber Daya: Dengan adanya dua sistem pengukuran, ada risiko terjadinya tumpang tindih dalam pengumpulan data yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga kerja.
  5. Pemanfaatan Data yang Berbeda: Perbedaan antara data real-time dan survei nasional bisa memengaruhi cara data tersebut digunakan dalam kebijakan. Data real-time mungkin lebih cocok untuk tindakan cepat di lapangan, sedangkan data populasi digunakan untuk kebijakan jangka panjang dan evaluasi program.
  6. Kerancuan dalam Prioritas: Jika hasil pengukuran dari kedua metode ini menunjukkan perbedaan yang besar, pemerintah bisa mengalami kesulitan dalam menentukan daerah atau program mana yang harus diprioritaskan, menyebabkan kebijakan yang kurang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun kedua metode memiliki tujuan yang sama, penting untuk memastikan bahwa kedua metode tersebut diharmonisasikan dengan baik agar menghasilkan data yang komplementer, bukan bertentangan, untuk mendukung kebijakan publik yang efektif.

 

 Semoga Bermanfaat 

 

Pustaka

v  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Stunting 2021-2024.

v  Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

v  UNICEF Indonesia. (2022). Stunting Reduction Strategy in Indonesia: An Integrated Approach.

v  Kementerian Kesehatan RI. (2021). Laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

v  UNICEF Indonesia. (2022). Improving Nutrition and Reducing Stunting in Indonesia.

v  Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelaksanaan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.

v  UNICEF Indonesia. (2021). Accelerating the Reduction of Stunting in Indonesia: A Comprehensive Framework.

v  Kementerian Kesehatan RI. (2021). Laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

v  Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2022). Metodologi Survei Gizi Berbasis Rumah Tangga di Indonesia.




Studi Kasus

Analisa perbedaan Perhitungan Stunting menuurt SSGI dan SKI

 

Definisi perhitungan

e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) merupakan dua inisiatif penting terkait pemantauan gizi di Indonesia.

  1. e-PPGBM:
    • Ini adalah sistem berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk memfasilitasi pencatatan dan pelaporan status gizi di masyarakat, khususnya anak balita.
    • Tujuan utamanya adalah memberikan data yang lebih akurat dan tepat waktu tentang kondisi gizi anak-anak di Indonesia, termasuk gizi buruk, stunting, dan gizi lebih.
    • Sistem ini diharapkan dapat mendukung intervensi yang cepat dan efektif dengan menyajikan informasi secara real-time kepada petugas kesehatan di lapangan.
  2. SSGI (Studi Status Gizi Indonesia):
    • SSGI adalah survei yang dilakukan secara berkala oleh Kementerian Kesehatan dengan dukungan berbagai lembaga terkait untuk mengetahui status gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia.
    • Survei ini melibatkan pengumpulan data di berbagai wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran nasional tentang masalah gizi seperti stunting, wasting (kekurangan gizi akut), dan overweight (kegemukan).
    • Data dari SSGI sangat penting sebagai bahan dasar untuk merumuskan kebijakan dan program intervensi gizi, termasuk program penurunan angka stunting di Indonesia.

Kedua inisiatif ini berperan besar dalam upaya pemerintah untuk menangani masalah gizi di Indonesia, terutama dalam mengatasi stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak.

Cara menghitung prevalensi stunting menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia)

Cara menghitung prevalensi stunting menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) didasarkan pada pengukuran tinggi badan anak dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menghitung prevalensi stunting:

Langkah-langkah Menghitung Prevalensi Stunting:

  1. Pengumpulan Data:
    • Pengukuran tinggi badan dilakukan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di berbagai wilayah survei.
    • Pengukuran tinggi badan dilakukan berdasarkan usia anak dengan alat yang telah distandardisasi. Anak diukur dengan posisi berdiri jika usianya lebih dari 24 bulan, dan dalam posisi berbaring jika kurang dari 24 bulan.
    • Data yang dikumpulkan mencakup umur anak, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan.
  2. Penentuan Status Gizi Anak (Tinggi Badan menurut Umur - TB/U):
    • Status stunting ditentukan dengan menggunakan standar baku yang dikeluarkan oleh WHO. Indikator yang digunakan adalah Tinggi Badan menurut Umur (TB/U).
    • Data tinggi badan anak dibandingkan dengan standar pertumbuhan WHO, yaitu dengan menghitung z-score (nilai standar deviasi) untuk tinggi badan berdasarkan usia anak.
  3. Kriteria Stunting:
    • Stunting: Jika z-score TB/U ≤ -2 standar deviasi (SD) dari median standar WHO.
    • Sangat Stunting: Jika z-score TB/U ≤ -3 standar deviasi (SD) dari median standar WHO.
  4. Menghitung Prevalensi Stunting:
    • Setelah anak-anak dikelompokkan berdasarkan status gizi mereka (stunting atau tidak), prevalensi stunting dihitung sebagai berikut:

Prevalensi Stunting = Jumlah anak yang stunting/Jumlah anak yang stunting X 100 %

Prevalensi ini kemudian dihitung untuk setiap wilayah atau kelompok populasi yang disurvei.

  1. Penggunaan Data:
    • Data prevalensi stunting dari survei ini digunakan untuk memetakan kondisi gizi di Indonesia, dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan gizi, termasuk program intervensi penurunan angka stunting.

Contoh Perhitungan:

Jika dalam sebuah wilayah dilakukan survei terhadap 1.000 anak balita, dan dari hasil pengukuran ditemukan bahwa 300 anak mengalami stunting (z-score TB/U ≤ -2 SD), maka:

Prevalensi Stunting = 300 / 1000 X 100 % = 30 %

Ini berarti prevalensi stunting di wilayah tersebut adalah 30%.

Catatan:

SSGI menggunakan metodologi survei yang ketat untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan representatif. Hasil survei kemudian diolah untuk mendapatkan gambaran nasional serta per provinsi mengenai kondisi gizi, khususnya prevalensi stunting.

cara menghitung prevalensi stunting menurut SKI

SKI (Survei Kesehatan Indonesia) adalah survei lain yang digunakan untuk mengukur berbagai indikator kesehatan di Indonesia, termasuk prevalensi stunting. Meski langkah-langkahnya mungkin mirip dengan SSGI, ada beberapa tahapan khusus yang bisa bervariasi tergantung metodologi survei yang diterapkan. Berikut adalah langkah umum untuk menghitung prevalensi stunting menurut SKI (Survei Kesehatan Indonesia):

Langkah-langkah Menghitung Prevalensi Stunting Menurut SKI:

  1. Pengumpulan Data:
    • Pengukuran tinggi badan dan umur: Pengukuran dilakukan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) dengan alat pengukur tinggi badan yang terstandardisasi.
    • Pengukuran tinggi badan harus akurat dan sesuai dengan umur anak. Anak-anak yang berusia di bawah 24 bulan diukur dalam posisi berbaring (supine), sementara anak di atas 24 bulan diukur dalam posisi berdiri.
    • Data lain yang dikumpulkan termasuk umur, jenis kelamin, dan berat badan anak.
  2. Perhitungan Z-Score TB/U (Tinggi Badan menurut Umur):
    • Seperti pada metode SSGI, perhitungan prevalensi stunting dilakukan berdasarkan z-score dari tinggi badan menurut umur (TB/U).
    • Z-score ini dihitung dengan membandingkan tinggi badan anak dengan standar baku pertumbuhan yang diterbitkan oleh WHO.
    • Anak yang memiliki z-score TB/U ≤ -2 standar deviasi dari median tinggi badan sesuai usia menurut WHO dianggap stunting.
    • Anak yang memiliki z-score TB/U ≤ -3 standar deviasi dianggap mengalami sangat stunting.
  3. Kriteria Stunting:
    • Stunting: Z-score TB/U ≤ -2 SD.
    • Sangat Stunting: Z-score TB/U ≤ -3 SD.
  4. Menghitung Prevalensi Stunting: Prevalensi stunting dihitung dengan cara sebagai berikut:


Prevalensi Stunting = Jumlah anak yang stunting/Jumlah anak yang diukur X 100 %

Angka prevalensi ini kemudian dapat dihitung untuk tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, tergantung pada skala survei yang dilakukan.

Contoh Perhitungan:

Jika hasil survei menunjukkan bahwa dari 800 anak yang diukur, 240 anak teridentifikasi sebagai stunting (z-score TB/U ≤ -2 SD), maka prevalensi stunting dihitung sebagai berikut:

Prevalensi Stunting = 240 / 800 X 100 % = 30 %

Ini berarti prevalensi stunting di daerah tersebut adalah 30%.

Faktor-faktor yang Diperhatikan dalam Survei:

  • Sampel yang Representatif: Data yang dikumpulkan dalam SKI harus representatif secara nasional atau provinsi, tergantung tujuan survei.
  • Pengelompokan Usia dan Wilayah: Prevalensi stunting sering dihitung berdasarkan kelompok usia tertentu, misalnya balita, dan dikelompokkan menurut wilayah (provinsi, kabupaten, atau desa).
  • Kualitas Data Pengukuran: Kualitas pengukuran (akurasinya) sangat penting dalam menghitung prevalensi stunting yang tepat.

Perhitungan ini digunakan sebagai dasar untuk memantau masalah gizi, membuat kebijakan, dan menentukan program intervensi kesehatan di Indonesia.

 

Contoh Simulasi Di NTT

 


Untuk menghitung prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan data dari tabel yang Anda berikan, kita bisa merujuk pada kolom SSGI 2021, SSGI 2022, dan SKI 2023:

  1. Prevalensi Stunting Sumba Timur 2021 (SSGI 2021): 28,8%
  2. Prevalensi Stunting Sumba Timur 2022 (SSGI 2022): 32,2%
  3. Prevalensi Stunting Sumba Timur 2023 (SKI 2023): 26,3%

Tren Perubahan (2022 vs 2023):

Untuk menghitung tren perubahan prevalensi stunting antara 2022 (SSGI) dan 2023 (SKI), kita bisa melakukan perhitungan selisih sebagai berikut:

Selisih Stunting = Prevalensi SSGI 2022 − Prevalensi SKI 2023

 Selisih Stunting = 32,2% − 26,3% = 5,9%

 Kesimpulan untuk Sumba Timur:

  • Prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Timur turun sebesar 5,9% dari tahun 2022 (32,2%) ke tahun 2023 (26,3%).
  • Target yang diberikan untuk tahun 2023 di Kabupaten Sumba Timur adalah 21,2%, sehingga meskipun terjadi penurunan, masih terdapat jarak dari target sebesar 5,1%.

Dengan demikian, Kabupaten Sumba Timur mengalami kemajuan dalam penurunan angka stunting, tetapi masih belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2023.

Bagaimana Perbedaan bisa terjadi

Perbedaan prevalensi stunting antara SSGI 2022 dan SKI 2023 di Kabupaten Sumba Timur dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi hasil survei gizi di setiap tahunnya. Berikut adalah beberapa penyebab umum mengapa perbedaan hasil prevalensi stunting bisa terjadi antara dua survei:

1. Metodologi Survei yang Berbeda:

  • SSGI dan SKI mungkin menggunakan metodologi yang sedikit berbeda dalam hal pengambilan sampel, area survei, atau waktu pelaksanaan survei.
  • Jumlah sampel dan karakteristik demografis populasi yang disurvei bisa bervariasi, yang mengakibatkan hasil yang berbeda. Misalnya, jika SKI memiliki cakupan wilayah yang lebih luas atau metode yang lebih komprehensif dibandingkan SSGI, ini bisa memengaruhi hasil yang didapat.

2. Waktu Pelaksanaan Survei:

  • SSGI 2022 dan SKI 2023 mungkin dilakukan pada waktu yang berbeda dalam satu tahun kalender, misalnya pada musim yang berbeda atau pada periode yang berbeda dalam pengenalan program intervensi. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan dalam status gizi anak-anak yang disurvei.
  • Faktor musiman (seperti ketersediaan pangan yang lebih baik atau buruk di musim tertentu) dapat mempengaruhi hasil pengukuran status gizi anak-anak.

3. Intervensi Program Kesehatan:

  • Program intervensi untuk menurunkan angka stunting, seperti pemberian makanan tambahan, peningkatan akses air bersih, atau perbaikan sanitasi, mungkin dilakukan secara lebih intensif di periode setelah survei SSGI 2022. Jika program ini berhasil dijalankan di wilayah tersebut, SKI 2023 mungkin mencatat perbaikan yang lebih signifikan dalam status gizi anak-anak.
  • Adanya kerja sama antara berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, pertanian, dll.) bisa mempengaruhi hasil stunting yang lebih positif.

4. Variabilitas Data dan Pengukuran:

  • Dalam survei besar, terutama di wilayah yang luas seperti NTT, ada kemungkinan terjadi variabilitas data karena perbedaan dalam kualitas pengukuran di lapangan atau standar pengukuran yang diterapkan. Kesalahan kecil dalam pengukuran tinggi badan anak-anak, misalnya, dapat memengaruhi nilai z-score dan hasil stunting.

5. Perubahan Kondisi Sosio-Ekonomi:

  • Perubahan ekonomi, sosial, atau lingkungan di suatu daerah, seperti peningkatan pendapatan keluarga, perbaikan infrastruktur, atau kondisi cuaca yang lebih baik, dapat berdampak pada penurunan angka stunting.
  • Sebaliknya, jika terjadi bencana alam, seperti kekeringan atau banjir, ini bisa menghambat ketersediaan pangan, menyebabkan angka stunting meningkat kembali.

6. Kebijakan dan Fokus Pemerintah Daerah:

  • Pemerintah daerah mungkin memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap penanganan stunting setelah laporan SSGI 2022, yang dapat meningkatkan upaya untuk mencapai target stunting yang lebih rendah. Ini dapat menjelaskan perbedaan hasil di SKI 2023 jika tindakan nyata telah dilakukan.

Kesimpulan:

Perbedaan dalam hasil prevalensi stunting antara SSGI 2022 dan SKI 2023 bisa terjadi karena banyak faktor, termasuk perbedaan dalam metodologi survei, waktu pelaksanaan survei, kualitas intervensi kesehatan, kondisi sosio-ekonomi, dan faktor musiman. Meskipun perbedaan prevalensi menunjukkan penurunan yang signifikan di Kabupaten Sumba Timur, masih perlu dicermati apakah penurunan ini dapat dipertahankan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk jangka panjang.

bagaimana implikasinya terhadap pengambilan kebijakan

Implikasi perbedaan hasil prevalensi stunting antara SSGI 2022 dan SKI 2023 terhadap pengambilan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional sangat signifikan, terutama terkait dengan penentuan prioritas program dan alokasi sumber daya. Berikut adalah beberapa poin implikasi penting:

1. Penyesuaian Target dan Strategi Intervensi

  • Jika terdapat perbedaan antara data survei, pemerintah harus merevisi strategi intervensi. Penurunan yang dicatat oleh SKI 2023 di beberapa kabupaten seperti Sumba Timur bisa memberi sinyal bahwa intervensi berjalan dengan baik, namun jika angka stunting masih di atas target, kebijakan perlu disesuaikan agar lebih intensif di daerah tertentu.
  • Daerah dengan tren stunting meningkat (seperti beberapa kabupaten di tabel) mungkin memerlukan strategi yang lebih agresif, seperti pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi.

2. Optimalisasi Alokasi Anggaran

  • Perbedaan prevalensi stunting mempengaruhi pengalokasian anggaran. Jika angka stunting tinggi, pemerintah daerah mungkin perlu mengalokasikan dana lebih banyak untuk program intervensi seperti pembangunan fasilitas kesehatan, distribusi makanan bergizi, atau penyediaan sanitasi bersih.
  • Penggunaan data SKI 2023 yang menunjukkan penurunan prevalensi mungkin memungkinkan alokasi dana yang lebih selektif ke daerah yang masih memiliki angka stunting yang tinggi.

3. Perlunya Pemantauan Berkelanjutan

  • Perbedaan hasil survei menunjukkan pentingnya pemantauan jangka panjang untuk melihat tren stunting dan efektivitas program yang berjalan. Data yang akurat dari SSGI dan SKI memberikan gambaran yang lebih jelas untuk pengambilan keputusan.
  • Pemerintah mungkin perlu mengembangkan sistem pemantauan yang lebih terintegrasi, seperti penggunaan teknologi untuk memastikan data real-time dan berbasis komunitas, seperti e-PPGBM, lebih konsisten dan akurat.

4. Perbaikan pada Sistem Pengukuran dan Survei

  • Jika perbedaan prevalensi disebabkan oleh metode pengukuran atau survei yang berbeda, kebijakan terkait standar survei dan pengukuran mungkin perlu diperbaiki. Konsistensi dalam metodologi antar survei diperlukan agar hasilnya dapat dibandingkan dengan lebih tepat.
  • Pemerintah mungkin perlu meningkatkan kapasitas tenaga survei dan memastikan bahwa semua instrumen dan metode survei memiliki standar yang seragam di seluruh wilayah.

5. Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor

  • Perbedaan prevalensi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Data yang baik dari SKI 2023 dapat memperkuat kebijakan yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sosial untuk bersama-sama menangani stunting. Sektor pertanian bisa berperan dalam memastikan ketersediaan pangan yang lebih berkualitas, sementara sektor pendidikan bisa mempromosikan pentingnya gizi di sekolah.
  • Sektor air bersih dan sanitasi juga penting karena stunting sering kali terkait dengan kondisi sanitasi yang buruk.

6. Percepatan Upaya Pencapaian Target Nasional

  • Perbedaan data menunjukkan bahwa beberapa daerah, seperti Kabupaten Sumba Timur, mungkin sudah lebih dekat dengan target yang ditetapkan. Namun, daerah lain mungkin masih jauh dari target dan memerlukan kebijakan khusus untuk mempercepat pencapaian target nasional penurunan stunting hingga di bawah 14% pada 2024 sesuai dengan rencana pemerintah.
  • Kebijakan lebih spesifik mungkin diperlukan di daerah dengan hasil yang masih tinggi, dengan fokus pada program yang berbasis komunitas dan peningkatan akses layanan kesehatan.

7. Komunikasi Publik dan Transparansi

  • Perbedaan data dari dua survei berbeda perlu dijelaskan dengan baik kepada publik dan pemangku kepentingan. Komunikasi yang jelas mengenai mengapa perbedaan ini terjadi, dan bagaimana pemerintah meresponsnya, penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.
  • Ini juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendukung program yang dilaksanakan dan ikut berpartisipasi aktif dalam menurunkan prevalensi stunting.

Kesimpulan:

Perbedaan prevalensi stunting yang ditemukan dalam SSGI 2022 dan SKI 2023 memiliki dampak penting terhadap pengambilan kebijakan, terutama dalam hal alokasi anggaran, prioritas intervensi, pemantauan program, dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah perlu mengacu pada data terbaru dan memperbaiki strategi intervensi secara dinamis sesuai dengan hasil survei untuk memastikan target penurunan stunting dapat dicapai tepat waktu.

bagaimana perbedaan ini dimaknai dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan stunting

1. Pemahaman Dinamika Perubahan Stunting:

  • Tren yang menurun (contoh: penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Timur dari 32,2% pada 2022 menjadi 26,3% pada 2023) menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanganan stunting. Ini bisa menjadi indikator bahwa intervensi yang dilakukan mulai efektif, tetapi perlu dipantau lebih lanjut untuk melihat apakah penurunan ini berkelanjutan.
  • Perubahan ini bisa dimaknai sebagai hasil dari kebijakan yang baik dan pelaksanaan program yang berhasil, tetapi tetap perlu adanya monitoring lebih lanjut karena belum mencapai target yang ditetapkan (21,2% pada 2023 untuk Sumba Timur).

2. Evaluasi dan Perbaikan Program yang Berjalan:

  • Perbedaan prevalensi antara kedua survei dapat menjadi bahan evaluasi. Jika tren menurun, ini berarti program yang diterapkan (seperti pemberian makanan tambahan, kampanye edukasi, peningkatan akses air bersih, dll.) sudah pada jalur yang benar, tetapi mungkin masih memerlukan peningkatan skala dan intensitas di daerah-daerah yang belum mencapai target.
  • Sebaliknya, untuk daerah yang trennya tidak menunjukkan perbaikan atau bahkan meningkat, kebijakan perlu dievaluasi lebih dalam. Identifikasi hambatan lokal yang mungkin menjadi faktor penghambat, seperti kurangnya akses layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, atau rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi, perlu dilakukan.

3. Penyesuaian Alokasi Sumber Daya:

  • Penurunan prevalensi menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mungkin efektif di beberapa wilayah, sehingga sumber daya bisa lebih difokuskan ke daerah-daerah yang masih menunjukkan angka stunting tinggi atau mengalami peningkatan.
  • Sebaliknya, alokasi sumber daya harus diperkuat di daerah yang mengalami kenaikan prevalensi stunting. Pemerintah bisa mempercepat distribusi anggaran ke daerah yang membutuhkan lebih banyak dukungan atau mempercepat pengiriman tenaga kesehatan dan program intervensi di daerah tersebut.

4. Perencanaan Berbasis Data Terbaru:

  • Data terbaru dari SKI 2023 memberikan gambaran yang lebih mutakhir tentang kondisi stunting di wilayah tertentu. Pemerintah daerah dan pusat dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan target jangka pendek dan jangka panjang.
  • Penggunaan data yang lebih akurat membantu perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) sehingga kebijakan lebih tepat sasaran. Daerah-daerah yang menunjukkan perbaikan mungkin tidak memerlukan intensitas program yang sama dengan daerah yang masih tertinggal.

5. Pemantauan dan Pembaruan Kebijakan:

  • Perbedaan tren prevalensi menunjukkan pentingnya pemantauan rutin dan pembaruan kebijakan. Penggunaan dua survei yang berbeda (SSGI dan SKI) memungkinkan cross-checking untuk memastikan bahwa program pemerintah berjalan efektif.
  • Pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan pertemuan koordinasi lebih sering untuk mengintegrasikan hasil survei ke dalam kebijakan dan melihat apakah ada kesenjangan implementasi program di lapangan yang menyebabkan hasil survei berbeda.

6. Penyesuaian Fokus Intervensi:

  • Jika prevalensi menurun, tetapi belum mencapai target (seperti di Sumba Timur), ini berarti kebijakan dan program harus lebih fokus pada meningkatkan kualitas intervensi yang ada daripada memperkenalkan kebijakan baru yang bisa mengganggu momentum.
  • Fokus harus diarahkan pada daerah-daerah spesifik, dengan program-program intervensi yang menargetkan akar penyebab stunting yang mungkin berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Misalnya, sanitasi di satu daerah bisa menjadi masalah utama, sementara di tempat lain, akses terhadap makanan bergizi mungkin yang lebih penting.

7. Dukungan Berkelanjutan untuk Pencapaian Target Nasional:

  • Meski prevalensi stunting di Sumba Timur menurun, daerah ini masih belum mencapai target nasional. Oleh karena itu, kebijakan penanganan stunting perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang yang berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, edukasi gizi, dan perbaikan lingkungan hidup.
  • Perbedaan hasil antara SSGI dan SKI juga menunjukkan bahwa pendekatan lintas sektor sangat penting. Penanganan stunting tidak hanya harus berfokus pada intervensi kesehatan langsung, tetapi juga pada sektor lain seperti pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

8. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat:

  • Perbedaan prevalensi harus dijelaskan dengan baik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Dengan demikian, dukungan publik terhadap kebijakan dan program yang ada bisa diperkuat.
  • Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya gizi yang baik dan peran mereka dalam mengurangi stunting di komunitas mereka sendiri.

Kesimpulan:

Perbedaan hasil prevalensi antara survei SSGI 2022 dan SKI 2023 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program penanganan stunting. Data yang lebih akurat dan dinamis memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian strategi, memperbaiki alokasi sumber daya, dan memastikan program intervensi tetap sesuai dengan situasi di lapangan. Meskipun tren menunjukkan perbaikan, perlu upaya yang lebih besar dan fokus untuk mencapai target nasional, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal.

bagaimana dampak perubahan ini bagi Kabupaten Sumba Timur terhadap kebijakan publiknya

Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Timur sebesar 5,9% dari 32,2% pada 2022 menjadi 26,3% pada 2023 menunjukkan kemajuan yang positif. Namun, meskipun ada penurunan signifikan, angka ini masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk 2023 sebesar 21,2%. Perubahan ini akan berdampak langsung pada kebijakan publik di Kabupaten Sumba Timur dalam beberapa cara berikut:

1. Peningkatan Fokus pada Program Intervensi yang Berhasil

  • Penurunan prevalensi stunting menunjukkan bahwa beberapa program yang sudah berjalan mungkin sudah efektif. Oleh karena itu, kebijakan publik harus memperkuat program-program yang telah menunjukkan keberhasilan.
  • Program edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak yang berjalan perlu ditingkatkan skalanya, terutama di daerah-daerah yang menunjukkan respons positif.

2. Evaluasi Kesenjangan Antara Target dan Realisasi

  • Meskipun ada penurunan prevalensi, angka stunting di Sumba Timur masih berada 5,1% di atas target. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kesenjangan antara target dan realisasi di lapangan.
  • Kebijakan publik perlu menyesuaikan strategi dengan mendeteksi penyebab lokal yang masih menghambat tercapainya target, seperti kondisi sanitasi, akses air bersih, atau ketidakcukupan layanan kesehatan di beberapa wilayah.

3. Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Fokus

  • Dengan adanya perbaikan, kebijakan publik bisa diarahkan untuk memfokuskan alokasi sumber daya ke wilayah atau kelompok masyarakat yang masih menghadapi tantangan terbesar dalam mengurangi stunting.
  • Kebijakan desentralisasi bisa dilakukan, di mana wilayah-wilayah yang sudah menunjukkan kemajuan lebih lanjut dapat menerima dukungan teknis, sementara sumber daya dapat diarahkan ke area yang masih membutuhkan intervensi lebih besar.

4. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor

  • Penanganan stunting tidak hanya terkait dengan intervensi kesehatan, tetapi juga melibatkan pendidikan, sanitasi, akses air bersih, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
  • Kebijakan publik harus mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih erat, di mana sektor-sektor ini bekerja bersama untuk mencapai target yang lebih baik, terutama untuk menangani akar masalah stunting yang kompleks.

5. Pemantauan Berkelanjutan dan Responsif

  • Penurunan prevalensi stunting ini bisa menjadi motivasi untuk memperkuat sistem pemantauan yang lebih responsif. Kebijakan publik di Sumba Timur dapat mengadopsi pemantauan gizi berbasis teknologi untuk mengidentifikasi perubahan status gizi secara real-time, sehingga program intervensi bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
  • Penggunaan sistem e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) bisa menjadi bagian penting dari kebijakan untuk memastikan data gizi anak selalu terbarukan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Edukasi Gizi

  • Kebijakan publik bisa difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi, baik melalui pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) maupun program-program komunitas. Masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam menjaga kesehatan dan gizi anak-anak, serta memahami pentingnya sanitasi dan air bersih.
  • Program penyuluhan gizi berbasis komunitas harus terus digalakkan agar pemahaman mengenai pentingnya pola makan seimbang dapat menyebar lebih luas.

7. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan dan Aksesibilitas

  • Kebijakan publik harus memastikan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan diperbaiki di wilayah-wilayah yang masih memiliki angka stunting tinggi. Ini meliputi peningkatan jumlah tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas layanan gizi yang terjangkau, dan memperbaiki kondisi infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi.
  • Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bisa diintensifkan, dengan memastikan makanan bergizi sampai kepada anak-anak di daerah terpencil atau yang mengalami kesulitan akses.

8. Percepatan Program Prioritas Nasional

  • Dengan target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, kebijakan publik di Sumba Timur perlu disesuaikan untuk mengejar target jangka panjang ini. Fokus utama harus pada percepatan program yang paling berdampak, seperti pemberian suplemen gizi, perbaikan layanan kesehatan ibu dan bayi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang stunting.
  • Sumba Timur juga perlu memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk dana dan sumber daya untuk mempercepat penurunan angka stunting menuju target nasional.

Kesimpulan:

Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Timur memberikan peluang besar bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat strategi yang efektif, mengidentifikasi kesenjangan, dan menyesuaikan program intervensi yang lebih terarah. Meski kemajuan tercapai, kebijakan publik harus tetap fokus untuk mempercepat pencapaian target yang lebih ambisius, dengan mempertahankan kolaborasi lintas sektor, pengalokasian sumber daya yang tepat, dan pemberdayaan masyarakat.